Kutacane, (19/10/2025) – Puluhan warga Desa Kute Lawe Tawakh, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, menggelar aksi mendatangi Kantor Bupati Aceh Tenggara untuk melaporkan Penjabat (Pj.) Pengulu desa mereka, Jumatidin. Aksi warga ini dipicu oleh dugaan praktik kepemimpinan sewenang-wenang, arogansi dalam pemerintahan, serta ketidaktransparanan dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025.
Dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK), Saliman, massa yang berjumlah lebih dari 50 orang itu menyampaikan laporan resmi kepada Bupati Aceh Tenggara, H.M. Muhammad Salim Fakhri. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar Jumatidin segera dicopot dari jabatannya karena dinilai telah mengkhianati amanah masyarakat.
“Kami datang membawa bukti. Ini bukan urusan satu dua orang, ini suara rakyat yang selama ini disakiti oleh kebijakan dan sikap arogansi pengulu. Kami tidak bisa lagi diam,” tegas Saliman di hadapan awak media usai menyerahkan laporan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menyoroti sejumlah proyek desa yang dinilai bermasalah, salah satunya adalah proyek rehabilitasi jembatan tani dengan anggaran sebesar Rp47 juta dari dana APBDes tahap pertama. Namun, kondisi di lapangan disebutkan hanya berupa pengecoran sepanjang tujuh meter tanpa papan proyek atau rincian anggaran. Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Kami lihat sendiri, cuma cor-cor semen saja sepanjang tujuh meter. Itu bukan rehab, itu akal-akalan. Dana desa itu uang kami semua, bukan uang pribadi,” ujar salah seorang warga yang ikut dalam aksi.
Tak hanya proyek infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait pemotongan gaji perangkat desa. Disebutkan bahwa hingga Oktober ini, gaji yang seharusnya diterima selama sembilan bulan hanya direalisasikan selama lima bulan. Salah seorang Kepala Dusun mengaku ia dan rekan-rekannya tidak mendapatkan kejelasan dari pengulu saat mempertanyakan hal ini.
“Dia (pengulu) beralasan macam-macam. Padahal kami tahu anggarannya ada. Jangan main-main dengan hak masyarakat,” ucapnya dengan nada kecewa.
Laporan warga juga merinci sejumlah kegiatan lain yang dinilai tidak berjalan semestinya, seperti program normalisasi sungai senilai Rp50 juta, kegiatan FHBI sebesar Rp25 juta, anggaran PAUD senilai Rp20 juta, serta pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) senilai Rp10 juta. Ketua BPK menyebut seluruh kegiatan tersebut masuk dalam APBDes, namun faktanya di lapangan minim aktivitas bahkan ada yang nihil.
Warga juga menyinggung sikap Pj. Pengulu yang dinilai tidak membaur dengan masyarakat. Seorang warga mengatakan bahwa saat orang tua bendahara desa meninggal dunia, Jumatidin tak terlihat hadir untuk melayat, padahal itu merupakan bagian dari empati sosial sebagai pemimpin.
“Waktu itu kami benar-benar kecewa. Seorang pemimpin bukan hanya urus administrasi, tapi juga harus punya rasa terhadap sesama,” ujarnya.
Tak hanya dengan masyarakat, konflik juga disebut terjadi antara Pj. Pengulu dan tokoh adat serta unsur lembaga agama. Kegiatan FHBI 1 Muharram 1447 Hijriah yang anggarannya sudah tersedia, batal dilaksanakan tanpa alasan jelas. Hal itu memicu ketegangan karena dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga adat dan keagamaan.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi secara terpisah, Jumatidin membantah seluruh tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai prosedur dan telah melibatkan partisipasi masyarakat. Terkait keterlambatan gaji perangkat desa, Jumatidin menyatakan bahwa hal itu terjadi karena keterlambatan surat keputusan perangkat.
“Sudah saya koordinasikan dengan camat dan gaji perangkat telah saya bayarkan penuh hingga sembilan bulan. Semuanya sudah selesai,” jelasnya sembari menunjukkan dokumen pembayaran.
Jumatidin juga menyebut bahwa aksi dan laporan warga ke kantor Bupati bermuatan politis. Ia menduga ada oknum tertentu yang ingin menggoyang posisinya sebagai penjabat pengulu.
“Ini serangan politik. Ada yang memang berambisi menduduki jabatan Pj. Pengulu. Maka dimainkanlah isu-isu seperti ini untuk menjatuhkan saya,” kata Jumatidin menanggapi laporan BPK dan warga.
Namun demikian, warga tetap bersikukuh agar Bupati segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa serta evaluasi terhadap jabatan Pj. Pengulu.
“Kami siap buka semua data, kami siap dimintai keterangan oleh Inspektorat, bahkan jika perlu ke ranah hukum. Ini soal masa depan desa kami, bukan sekadar jabatan,” tegas salah seorang tokoh masyarakat yang ikut aksi.
Bagi masyarakat Kute Lawe Tawakh, masalah ini dianggap sudah menjadi krisis kepercayaan. Mereka berharap pemerintah kabupaten tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, karena akan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola desa.
Warga juga menyatakan komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur pemerintah maupun hukum. Mereka menegaskan bahwa dana desa adalah milik bersama dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (GABE)
