BPK: Aset Rp18,4 Miliar Aceh Tenggara Rawan Hilang, Apakah Pemkab Aceh Tenggara Akan Lakukan Rekonsiliasi Aset Menyeluruh?

LENSA BHAYANGKARA

Rabu, 18 November 2026 - 03:31

5052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kesalahan penganggaran senilai Rp18,4 miliar ditemukan di empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan yang menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik bangunan justru dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Akibatnya, bangunan yang seharusnya tercatat sebagai aset tetap daerah tidak tercatat sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada objek yang secara substansi bukan belanja barang dan jasa. Pertama, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pihak Lain berupa kegiatan rehabilitasi bangunan yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Kedua, Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa bangunan yang secara nilai memenuhi kriteria aset yang dikapitalisasi. Ketiga, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang secara substansi memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dan dikerjakan dengan menambah bangunan baru.

Kegiatan pembangunan atau rehabilitasi aset gedung dan bangunan yang menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik gedung dan bangunan, secara substansi seharusnya dianggarkan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Ketika kegiatan seperti itu dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa, maka bangunan baru itu tidak akan dikapitalisasi menjadi aset tetap. Ia akan habis sebagai belanja habis pakai di atas kertas, padahal secara fisik ia berdiri sebagai gedung baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Belanja Barang dan Jasa itu direalisasikan di empat SKPK dengan rincian yang menunjukkan skala persoalannya. Dinas PUPR merealisasikan Rp2.351.756.300 dengan kewajiban Rp1.718.083.700 untuk rehab Pendopo, Gedung Serbaguna, dan Ruang Kerja. Disparpora merealisasikan Rp1.261.281.000 untuk rehab objek wisata, Stadion, dan Sarana Olahraga. RSU H. Sahudin merealisasikan Rp4.189.745.800 untuk rehab bangunan. Disdikbud merealisasikan Rp6.170.960.000 dengan kewajiban Rp2.811.792.000 untuk rehab pembangunan dan rehab pagar, RKS, dan bangunan lainnya. Total realisasi mencapai Rp13.973.743.100 dan menjadi kewajiban sebesar Rp4.529.875.700. Jika dijumlahkan, nilai kegiatan yang salah klasifikasi mencapai Rp18.503.618.800.

Bagaimana mungkin pembangunan dan rehab yang menambah bangunan baru dicatat sebagai belanja barang dan jasa? Apakah penyusun anggaran tidak memahami perbedaan antara belanja modal dan belanja barang dan jasa? Atau apakah kesalahan itu dibiarkan karena tidak ada yang memverifikasi? Dan jika gedung-gedung itu tidak dikapitalisasi, ke mana perginya aset daerah senilai Rp18,4 miliar itu dalam neraca?

BPK menyebut masalah tersebut disebabkan karena dua hal. Pertama, Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Kedua, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Dua penyebab itu sudah cukup untuk menjelaskan mengapa kesalahan sebesar ini bisa lolos. TAPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir tidak memverifikasi. Kepala SKPK yang seharusnya menyusun anggaran dengan benar justru tidak menyusunnya sesuai ketentuan. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat pada ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan PA menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi belanja yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Kewajiban klasifikasi itu diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset tetap. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menegaskan bahwa pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap wajib dikapitalisasi menjadi aset tetap. Ketika pengeluaran Rp18,4 miliar itu dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka PSAP 07 telah dilanggar dan aset tetap daerah menjadi understated.

Kewajiban itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mewajibkan setiap aset tetap daerah dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib. Bangunan yang tidak dikapitalisasi tidak akan masuk dalam daftar barang milik daerah. Akibatnya, aset itu rawan tidak terawat, rawan berpindah tangan tanpa tercatat, dan rawan hilang dari pengawasan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan peruntukannya. Belanja modal yang dibungkus sebagai belanja barang dan jasa jelas tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam klasifikasi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan sekadar dalih salah klasifikasi. Apakah Rp18,4 miliar itu akan dikoreksi dan dikapitalisasi menjadi aset tetap dalam neraca? Apakah ada sanksi bagi TAPK dan Kepala SKPK yang tidak memverifikasi dan tidak menyusun RKA-DPA sesuai ketentuan? Apakah akan dilakukan rekonsiliasi aset tetap menyeluruh terhadap seluruh belanja barang dan jasa yang sesungguhnya merupakan belanja modal? Dan jaminan apa yang diberikan agar kesalahan yang sama tidak terulang pada APBK berikutnya?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, salah penganggaran Rp18,4 miliar ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah hilangnya Rp18,4 miliar aset daerah dari neraca, hilangnya pengendalian atas bangunan-bangunan yang dibangun dengan uang rakyat, dan bukti bahwa penganggaran di Aceh Tenggara berjalan tanpa verifikasi yang menggigit.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

Jika Negara Serius Selamatkan Leuser, Hentikan Penumbangan Petani Kecil dan Buka Semua Aliran Dana Konservasi ke Publik
PK Beberkan Kekeliruan Anggaran Beasiswa Aceh Tenggara, Penghargaan Prestasi dan Bantuan Siswa Miskin Dicatat dalam Pos yang Sama
BPK: Dana Zakat Aceh Tenggara untuk Miskin Harus Jadi Bantuan Sosial, Bukan Belanja Barang di Aceh Tenggara
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
Dana Pilkades Sudah Dianggarkan, Mengapa Bakal Calon Pengulu Masih Dibebani Biaya Pendaftaran?
Bupati Aceh Tenggara Atur Ketat Pembelian BBM Bersubsidi, Aturan Berlaku Mulai 21 Juli 2026
Dugaan Pungutan PIP Lima Puluh Ribu Rupiah di SDN 2 Biak Muli Minta Diusut Tuntas
Bungkamnya BSI Kutacane Atas Pesan Berantai Soal Pelecehan Jadi Preseden Buruk Etika Perbankan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:39

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Sabtu, 12 September 2026 - 23:34

Kausar Hanum Isi Posisi Plt Inspektur Aceh, Isu Hubungan Keluarga Pejabat Jadi Sorotan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:09

Kitab Rp20 Ribu Dianggarkan Rp45.500, Pengadaan Dana Otsus Aceh Tuai Sorotan

Senin, 25 Mei 2026 - 02:40

Ketua DPW IWO Indonesia Aceh Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan DPD Aceh Timur

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:08

Suryadi Djamil Desak Gubernur Aceh Segera Jumpai Massa Aksi ARA Demi Aceh Metuah

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:55

DPD BM PAN Aceh Jaya Resmi Terima SK Kepengurusan, Siap Perkuat Konsolidasi Politik Muda Menuju 2029

Senin, 9 Maret 2026 - 21:51

Kapolda Aceh Apresiasi Kinerja Personel Ditpolairud dalam Penanganan Banjir

Berita Terbaru