GAYO LUES (4/11/2026)– Kinerja buruk Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Gayo Lues benar-benar menempatkan roda pemerintahan daerah di ujung tanduk.
Belum usai petaka gagal bayar miliaran rupiah dari tahun anggaran sebelumnya, kini proses birokrasi yang lamban dan amburadul membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 masih telantar menunggu pengesahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi kritis ini memicu Pemantau Keuangan Negara (PKN) Abdullah mendesak Bupati Gayo Lues untuk segera menegur keras dan mencopot pejabat keuangan yang dinilai tidak becus bekerja,atau pejabat terkait mundur dengan cara terhormat.
Kelalaian BPKK dalam mempercepat administrasi keuangan dituding menjadi biang kerok mandeknya roda pembangunan di Gayo Lues.
Tanpa adanya DPA yang sah, seluruh program kerja daerah praktis lumpuh, padahal masyarakat sangat membutuhkan realisasi anggaran untuk menggerakkan perekonomian lokal.
“Alasan klasik birokrasi sudah tidak bisa ditoleransi. Masalah gagal bayar 2025 hingga nopember 2026 masih belum tuntas , sekarang justru ditambah rapor merah dengan keterlambatan pengesahan DPA 2026,” Ungkap Abdullah.
Selama ini, pihak BPKK kerap berdalih bahwa krisis keuangan terjadi akibat tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, argumen tersebut dinilai publik sebagai bentuk lepas tanggung jawab atas lemahnya perencanaan finansial daerah.
Publik menuntut sanksi tegas, bukan sekadar teguran formalitas, demi menyelamatkan Gayo Lues dari kebangkrutan tata kelola pemerintahan.tegas Abdullah(Tim)
