LENSABHAYANGKARA.COM, PANDEGLANG — Sejumlah warga Kampung Paniis, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengajukan petisi penolakan terhadap pembangunan hunian tetap (huntap), Kamis (05/11/26).
Melalui petisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan instansi terkait agar segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka keluhkan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian konstruksi bangunan hingga persoalan akses warga.
Dalam petisi itu, warga menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pondasi penahan tanah milik warga yang disebut digunakan untuk kepentingan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka mempersoalkan penggunaan besi jenis BC tanpa dilengkapi sloof. Kondisi besi tersebut, menurut keterangan warga, hanya ditancapkan.
Selain itu, konstruksi tiang aula yang diduga tidak menggunakan fondasi cakar ayam serta penggunaan pasir laut atau pasir muara juga diminta untuk diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Persoalan lainnya meliputi sengketa saluran pembuangan air atau drainase, tidak tersedianya gudang penyimpanan barang, belum terpasangnya papan informasi anggaran, serta tertutupnya akses pintu belakang milik warga.
Atas berbagai keberatan tersebut, warga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan agar seluruh persoalan mendapatkan kejelasan dan penyelesaian sesuai ketentuan.
Pembangunan hunian tetap tersebut diketahui bersumber dari APBD Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten.
Melalui petisi yang disertai identitas, tanda tangan, serta dokumentasi lapangan, warga meminta Dinas Perkim, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti laporan tersebut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Yoga Kumala, menyampaikan kritik tegas terhadap pembangunan hunian tetap di Kampung Paniis.
Ia menilai, berbagai keluhan warga tidak boleh dianggap sepele terlebih, pembangunan tersebut menggunakan anggaran APBD Provinsi Banten yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat justru mengabaikan kepentingan masyarakat, jika benar terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai aturan,” tegas Yoga.
Yoga juga menyoroti sulitnya memperoleh klarifikasi dari Suhadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Menurutnya, ketika dikonfirmasi oleh awak media, Suhadi tidak memberikan penjelasan, bahkan, nomor kontak yang digunakan untuk melakukan konfirmasi diketahui telah diblokir.
“Ini sangat disayangkan, seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan seharusnya terbuka terhadap pertanyaan publik, wartawan menjalankan tugas konfirmasi untuk memperoleh informasi yang berimbang, bukan untuk mencari kesalahan seseorang,” ujarnya.
Yoga menegaskan, pejabat publik tidak seharusnya menghindari klarifikasi, terlebih menyangkut proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat.
Ia pun mendesak Gubernur Banten, Dinas Perkim, Inspektorat, dan instansi terkait agar segera turun ke lapangan untuk memeriksa kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, serta persoalan yang dikeluhkan warga.
“Jangan menunggu persoalan semakin besar baru pemerintah bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, Suhadi selaku PPTK belum memberikan klarifikasi atas pertanyaan awak media.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Suhadi, Dinas Perkim Provinsi Banten, maupun pihak pelaksana pembangunan demi menjaga pemberitaan yang objektif, profesional, dan berimbang.
