Oleh: Syahputra Ariga, S.I.P — Analis Kebijakan Publik
Banda Aceh — Keputusan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi perhatian besar publik dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, akademisi, mahasiswa, hingga kelompok sipil yang selama ini mengikuti dinamika pelayanan kesehatan di Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perspektif kebijakan publik, langkah pencabutan regulasi tersebut harus dipahami sebagai bentuk evaluasi administratif yang wajar dalam sistem pemerintahan demokratis. Sebab, setiap kebijakan pada dasarnya tidak bersifat absolut dan permanen. Ketika dalam implementasinya muncul persoalan sosial, hambatan teknis, keresahan publik, maupun penolakan dari berbagai elemen masyarakat, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan tersebut.
Sebagai daerah dengan kekhususan dalam tata kelola pemerintahan, Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan, benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan pelayanan. Karena itu, keputusan pencabutan Pergub JKA harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendengar suara publik sekaligus menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di Aceh.
Yang terpenting saat ini bukan lagi memperpanjang polemik ataupun membangun narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan, melainkan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak, mudah, dan tanpa hambatan administratif yang menyulitkan rakyat kecil.
Isu kesehatan merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut hak dasar masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, seluruh pihak seharusnya lebih mengedepankan pendekatan rasional dan konstruktif dibanding membangun opini yang dapat memicu keresahan baru di tengah masyarakat. Situasi ini tidak boleh terus digiring menjadi komoditas politik ataupun ruang pengembangan isu yang justru mengaburkan substansi utama dari persoalan itu sendiri.
Keputusan pemerintah untuk mencabut Pergub tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan Aceh, termasuk tata kelola pembiayaan, mekanisme pelayanan rumah sakit, sinkronisasi regulasi, kualitas komunikasi publik, hingga efektivitas implementasi JKA di lapangan. Polemik yang muncul belakangan menunjukkan bahwa terdapat persoalan pada aspek sosialisasi kebijakan serta minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan regulasi.
Dalam teori kebijakan publik, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting agar sebuah kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak memahami substansi kebijakan secara utuh, maka resistensi sosial akan sangat mudah muncul. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh ke depan perlu membangun pola formulasi kebijakan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah juga perlu melibatkan lebih banyak unsur akademisi, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, DPR Aceh, mahasiswa, hingga kelompok profesi kesehatan dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan lanjutan. Pendekatan kolaboratif seperti ini penting agar setiap kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa fokus utama tetap berada pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, bukan pada perdebatan politik yang berkepanjangan. Energi publik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem, memperkuat layanan kesehatan daerah, meningkatkan kualitas fasilitas medis, serta memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh akses kesehatan yang adil dan manusiawi.
Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, semua pihak juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak terus memperluas isu yang dapat menimbulkan disinformasi maupun kegaduhan sosial. Kritik terhadap kebijakan tentu penting dalam negara demokrasi, namun kritik harus tetap diarahkan pada upaya perbaikan, bukan memperkeruh situasi dengan narasi yang tidak produktif.
Ke depan, Pemerintah Aceh diharapkan mampu menjadikan dinamika ini sebagai bahan introspeksi dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada kuatnya regulasi semata, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan rasa keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan Aceh secara menyeluruh. Bukan lagi ruang untuk mengembangkan isu, melainkan ruang untuk membangun solusi bersama demi kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan.(ril)
