Banda Aceh, 23 November 2025 — Pemerhati Lingkungan Budaya dan Sosial (PERLIBAS) Gayo menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I dalam menindak persoalan ketidakwajaran data dan dugaan pelanggaran penatausahaan getah pinus yang dilakukan oleh PT Jaya Media Internusa (JMI) dan PT Rosin Trading Internasional (PT Rosin).
Sebelumnya, BPHL Wilayah I merilis hasil verifikasi dan evaluasi terkait perbedaan data penerimaan getah pinus dengan data ekspor dari kedua perusahaan tersebut. Temuan itu dipastikan berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan daerah/PAD, sekaligus membuka indikasi adanya penyimpangan dalam proses penatausahaan hasil hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sadikin Arisko: Ini Langkah Berani dan Ditunggu Masyarakat Gayo
Sadikin Arisko, Ketua Umum PERLIBAS Gayo, menegaskan bahwa langkah cepat BPHL Wilayah I merupakan tindakan yang patut diapresiasi, mengingat selama ini masyarakat Gayo telah lama menyoroti aktivitas kedua perusahaan tersebut.
“BPHL Wilayah I telah mengambil langkah berani dan tepat. Ketidakwajaran data antara penerimaan dan ekspor getah pinus di PT JMI dan PT Rosin bukan hanya kesalahan administratif, tetapi berpotensi merugikan daerah dan melemahkan tata kelola hutan kita. PERLIBAS mengapresiasi tindakan penertiban ini,” tegas Sadikin.
Ia juga menekankan bahwa ketidaksinkronan data yang ditemukan bukan perkara kecil, karena menyangkut integritas sistem pengelolaan hasil hutan, potensi manipulasi angka produksi, hingga dampaknya terhadap penerimaan daerah.
Sebagai bentuk konkret penegakan aturan, BPHL Wilayah I menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan petugas GANIS PH yang bertugas pada perusahaan terkait, yaitu:
Azlina, petugas PBPHH PT Jaya Media Internusa (PT JMI) di Aceh Tengah.
Ricky Udayara, petugas PBPHH PT Rosin Trading Internasional (PT Rosin) di Gayo Lues.
PERLIBAS menilai sanksi ini merupakan pintu awal untuk mengurai persoalan yang lebih besar, termasuk potensi pelanggaran lingkungan dan penyimpangan dalam penatausahaan hasil hutan.
PERLIBAS Mendesak Langkah Lanjutan
Sadikin menambahkan bahwa tindakan administratif tidak boleh berhenti pada penonaktifan petugas saja.
“PERLIBAS mendorong agar evaluasi terhadap PT JMI dan PT Rosin dilanjutkan secara menyeluruh, termasuk audit mendalam atas laporan produksi dan ekspor. Jika ditemukan unsur pidana lingkungan atau manipulasi data, maka aparat penegak hukum harus turun tangan,” ujarnya.
PERLIBAS Gayo juga meminta agar Pemerintah Aceh, DLHK Aceh, dan KLHK memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai industri getah pinus agar tidak ada lagi celah yang merugikan daerah dan masyarakat adat.
Harapan untuk Tata Kelola Hutan yang Bersih
Rilisan dari BPHL Wilayah I diharapkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola hutan di wilayah Gayo dan Aceh secara umum. PERLIBAS menilai bahwa pengawasan yang kuat, data yang transparan, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih adalah kunci menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan ekonomi masyarakat tidak dirugikan oleh praktik industri yang tidak taat aturan.(rel)
