Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Soroti Kehadiran Anggota DPR RI di Acara Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Bandung Barat
Bandung Barat , LENSABHAYANGKARA.COM —
Kehadiran anggota DPR RI, Najib, dalam acara Peningkatan Kapasitas Kepala Desa se-Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan di Pangandaran pada Sabtu (1/11), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa, Didik, yang secara terbuka mempertanyakan relevansi kehadiran anggota legislatif tersebut dalam agenda yang semestinya berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur desa.
Dalam pernyataan resminya, Didik menegaskan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa seharusnya diarahkan pada penguatan kemampuan teknis dan manajerial para kepala desa. Ia menilai, kehadiran figur politik dari level nasional seperti anggota DPR RI dapat menimbulkan tafsir ganda di tengah publik.
“Kami mempertanyakan, apa sebenarnya korelasi dan hubungan antara kehadiran Bapak Najib sebagai anggota DPR RI dengan acara peningkatan kapasitas kepala desa ini? Apa urgensi beliau hadir di sini?” ujar Didik dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Didik menyoroti pentingnya menjaga kemurnian agenda pemerintahan desa dari potensi intervensi politik. Menurutnya, kegiatan semacam ini seharusnya fokus pada materi yang betul-betul relevan dengan tugas kepala desa, seperti pengelolaan dana desa, perencanaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Acara peningkatan kapasitas kepala desa seharusnya menjadi ruang pembelajaran teknis, bukan ajang seremonial yang berpotensi mengalihkan fokus dari substansi utama. Kehadiran pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dapat mengganggu efektivitas kegiatan,” tegasnya.
Didik juga menyerukan agar pihak penyelenggara memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait alasan mengundang anggota DPR RI tersebut. Ia mengingatkan agar kegiatan pemerintahan daerah, khususnya yang melibatkan aparatur desa, tidak dijadikan sarana untuk membangun citra politik pribadi.
“Kami berharap ada penjelasan terbuka dari penyelenggara. Jangan sampai acara ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya mengesampingkan tujuan utama dari peningkatan kapasitas kepala desa,” pungkasnya.
Sorotan ini mencerminkan kekhawatiran publik akan potensi politisasi dalam program pembinaan aparatur desa, terlebih menjelang tahun politik yang kian hangat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga netralitas dan memastikan setiap kegiatan resmi benar-benar berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.
(Tim Redaksi)
