Warga Desa Lawe Harum Aceh Tenggara Sambut Forum Membangun Desa dengan Harapan Dana Desa Terkelola Transparan

REDAKSI BHAYANGKARA

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 14:03

501,048 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane, 09 Agustus 2025 — Forum Membangun Desa (FORMADES) Aceh Tenggara melakukan kunjungan ke Desa Lawe Harum, Kecamatan Deleng Pokhison, Sabtu pagi (09/08/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan desa sejak adanya penyaluran Dana Desa.

 

Saat tim FORMADES tiba, Kepala Desa Lawe Harum tidak berada di tempat. Tim pun berinteraksi langsung dengan warga yang mengungkapkan berbagai keluhan terkait pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun terakhir. Mereka menilai bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak pernah dirasakan manfaatnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami memiliki dana lebih dari Rp700 juta, tapi sama sekali tidak tahu keberadaan BUMK. Seharusnya dengan dana tersebut warga sudah sejahtera,” ujar salah seorang ibu warga Desa Lawe Harum kepada tim FORMADES.

 

Ketika ditemui di kediamannya, Sekretaris Desa mengakui bahwa BUMK memang belum ada di desa tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Desa Lawe Harum yang memiliki 98 kepala keluarga, terdiri dari dua suku yaitu Tapanuli dan Alas, sangat bergantung pada pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghasilan utama.

 

Warga pun mempertanyakan apakah ketidakhadiran BUMK merupakan indikasi bahwa dana desa digunakan tidak sesuai peruntukannya. Mereka menduga adanya penyalahgunaan dana, khususnya pada proyek fisik yang diduga mengalir ke kantong pribadi oknum kepala desa.

 

Paisal, perwakilan FORMADES Aceh Tenggara, menyatakan bahwa pihaknya berencana melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa ini ke aparat penegak hukum (APH) pada Senin, 11 Agustus 2025. “Kami heran dana untuk ketahanan pangan belum juga terealisasi ke masyarakat. Kami wajib curiga ada yang tidak beres,” ujarnya.

 

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Lawe Harum hingga berita ini diterbitkan belum membuahkan hasil. Telepon dan pesan melalui WhatsApp tidak mendapat respons.

 

Kondisi ini menambah kekhawatiran masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga.(BM)

Berita Terkait

Dana Pilkades Sudah Dianggarkan, Mengapa Bakal Calon Pengulu Masih Dibebani Biaya Pendaftaran?
Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada
Kausar Hanum Isi Posisi Plt Inspektur Aceh, Isu Hubungan Keluarga Pejabat Jadi Sorotan
Kitab Rp20 Ribu Dianggarkan Rp45.500, Pengadaan Dana Otsus Aceh Tuai Sorotan
Bupati Aceh Tenggara Atur Ketat Pembelian BBM Bersubsidi, Aturan Berlaku Mulai 21 Juli 2026
Dugaan Pungutan PIP Lima Puluh Ribu Rupiah di SDN 2 Biak Muli Minta Diusut Tuntas
Bungkamnya BSI Kutacane Atas Pesan Berantai Soal Pelecehan Jadi Preseden Buruk Etika Perbankan
Pelukan Terakhir di Bumi Sepakat Segenep, Kapolres Aceh Tenggara Berpamitan kepada Purnawirawan

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 02:47

Ketika Tenda Warga Dibakar di Geumpang, Dugaan Tambang Berbasis Modal Asing Justru Memunculkan Misteri Baru

Selasa, 22 September 2026 - 00:18

Konflik Membara Di Peti Geumpang , DLH Pidie Klaim Cek Air & Tanah, Amat Tong Red Tantang Balik: “Bek Pegot-Pegot Abah Bagai Siuro Sepot! Itu Tambang China, Kami Warga Geumpang Dilarang Kerja

Senin, 21 September 2026 - 05:53

133 Alat Berat Disorot, Setoran Rp32 Juta per Unit per Bulan Diduga Jadi Aliran Uang di Balik Tambang Emas Ilegal Geumpang

Selasa, 15 September 2026 - 02:09

Tambang Emas Ilegal Geumpang Pidie Makin Masif, Alat Berat Terus Menggerus Kawasan, LLA Akan Laporkan Dugaan Pelanggaran ke Polda Aceh

Berita Terbaru