KJNI Akan Surati Presiden Prabowo, Minta Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Dikaji Ulang

REDAKSI SULSEL

Senin, 16 November 2026 - 10:25

5032 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LENSABHAYANGKARA.COM, BANTEN – Wacana pemindahan sejumlah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menjadi perhatian Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Senin 16/11/26.

Gagasan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam kegiatan media briefing COP31 di Antalya, Turki, sebagaimana diberitakan Detik.com pada 13 November 2026.

Dalam pemberitaan tersebut, Hashim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon, khususnya gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan populasi Badak Jawa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hashim juga menyampaikan gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke kawasan Alas Purwo sebagai upaya mengantisipasi risiko kepunahan akibat bencana.

Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Arul, menyatakan pihaknya berencana menyampaikan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Banten sekaligus mendorong pemerintah agar mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa depan konservasi Badak Jawa.

Menurut Arul, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan kekayaan hayati bangsa Indonesia sekaligus kebanggaan masyarakat Banten.

“Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan, dengarkan aspirasi masyarakat, libatkan para ahli konservasi, dan pastikan setiap kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan,” ujar Arul.

Ia menegaskan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa merupakan kepentingan bersama. Namun, perlindungan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon juga harus tetap menjadi perhatian utama.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan Ujung Kulon perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada 14 November 2026 menyampaikan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.

Perlindungan habitat utama Badak Jawa di Ujung Kulon juga tetap menjadi prioritas. Pengembangan habitat kedua dan penguatan perlindungan habitat asli merupakan upaya konservasi yang dapat berjalan beriringan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa wacana pengembangan habitat kedua masih memerlukan proses kajian lebih lanjut dan belum dapat dipahami sebagai keputusan final pemindahan Badak Jawa.

Arul berharap Presiden Republik Indonesia ( Prabowo Subianto), memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan membuka ruang dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Banten, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta para ahli konservasi.

KJNI menilai bahwa kebijakan konservasi tidak hanya harus mempertimbangkan ancaman bencana alam, tetapi juga wajib memperhatikan kelayakan habitat, keselamatan satwa, serta keberlanjutan ekosistem.

“Kami tidak menutup mata terhadap kekhawatiran ancaman bencana. Namun, setiap langkah harus benar-benar terukur, mengutamakan keselamatan Badak Jawa, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Banten,” tegas Arul.

Melalui rencana penyampaian surat kepada Presiden, KJNI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan seluruh aspek secara terbuka dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan konservasi Badak Jawa.

Bagi KJNI, menjaga Badak Jawa bukan hanya persoalan melindungi satu spesies dari ancaman kepunahan, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia.

Selamatkan Badak Jawa, lindungi Ujung Kulon, dan hormati suara masyarakat Banten.

Arul
Ketua Umum
Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI)

Berita Terkait

Jangan Kambinghitamkan AH! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Kemana Tanggung Jawab Pengawasan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Pegadaian?
Resmi Dimulai! Porprov II Kaltara 2026 di Malinau Jadi Ajang Penjaringan Atlet Menuju PON 2028
Dorong Sektor Usaha Mikro, Gubernur Kaltara Resmikan Festival Pelindungan UMKM di Tarakan
KAKI Jatim: Rektor Awan Uji Krismanto Sebut PT Dinamika Innovasi Teknologi Tidak Ada Kaitan ITN, Itu Inisiatif Kartiko dan Abraham Lomi
Pesan Gubernur Zainal untuk Kader HMI: Pertahankan Idealisme dan Sampaikan Kritik Santun
KAKI Jatim Apresiasi Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syaifuddin, Utamakan Kepentingan Umum dan Keselamatan Masyarakat
Sekjen KJNI: PPTK Diduga Blokir Wartawan, Gubernur Banten Diminta Evaluasi dan Bertindak Tegas
Warga Paniis Tolak Pembangunan Huntap, Sekjen KJNI Desak Gubernur Banten Turun Tangan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:39

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Sabtu, 12 September 2026 - 23:34

Kausar Hanum Isi Posisi Plt Inspektur Aceh, Isu Hubungan Keluarga Pejabat Jadi Sorotan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:09

Kitab Rp20 Ribu Dianggarkan Rp45.500, Pengadaan Dana Otsus Aceh Tuai Sorotan

Senin, 25 Mei 2026 - 02:40

Ketua DPW IWO Indonesia Aceh Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan DPD Aceh Timur

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:08

Suryadi Djamil Desak Gubernur Aceh Segera Jumpai Massa Aksi ARA Demi Aceh Metuah

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:55

DPD BM PAN Aceh Jaya Resmi Terima SK Kepengurusan, Siap Perkuat Konsolidasi Politik Muda Menuju 2029

Senin, 9 Maret 2026 - 21:51

Kapolda Aceh Apresiasi Kinerja Personel Ditpolairud dalam Penanganan Banjir

Berita Terbaru