Konawe Kepulauan | Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Konawe Kepulauan terkait belum cairnya dana Beasiswa Wawonii Cerdas untuk tahun anggaran 2025. Program beasiswa yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, kini kembali disorot akibat keterlambatan realisasi pencairannya.
Muh. Risal, salah satu mahasiswa penerima beasiswa yang kini menempuh studi di perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, menyampaikan langsung keresahannya kepada media. Menurutnya, beasiswa tahap pertama seharusnya sudah dicairkan pada awal Mei 2025, namun hingga memasuki bulan Juli, belum juga ada kepastian ataupun kejelasan dari pihak pemerintah daerah.
“Seharusnya tahap pertama cair di awal bulan lima, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami sebagai penerima sangat kecewa, karena beasiswa ini menjadi penopang utama biaya studi kami,” ujar Risal pada Sabtu, 6 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beasiswa Wawonii Cerdas sendiri merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditujukan untuk membantu mahasiswa daerah dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, program yang idealnya menjadi solusi atas tantangan ekonomi yang dihadapi para pelajar, justru sering menimbulkan polemik karena persoalan administrasi dan keterlambatan teknis yang berulang.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah narasi besar pemerintah daerah yang kerap menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurut Risal, inkonsistensi dalam pengelolaan program justru menunjukkan lemahnya komitmen birokrasi dalam mendukung sektor pendidikan secara konkret.
“Saat pemerintah gencar bicara soal peningkatan kualitas SDM daerah, semestinya program seperti ini jadi prioritas. Jangan hanya dijadikan simbol tanpa realisasi nyata,” tambahnya.
Keterlambatan pencairan ini juga berimplikasi langsung terhadap kondisi ekonomi mahasiswa penerima. Banyak di antara mereka yang harus mengandalkan beasiswa tersebut untuk membayar biaya kuliah, menyewa tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di perantauan. Ketidakpastian waktu pencairan membuat mahasiswa berada dalam posisi serba sulit, terlebih menjelang masa pembayaran uang kuliah semester baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan maupun pihak terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengenai alasan keterlambatan pencairan beasiswa. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media pun belum mendapat respons.
Sementara itu, sejumlah aktivis mahasiswa dan pemerhati kebijakan publik di daerah tersebut mulai menyerukan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program beasiswa. Mereka menilai, jika program ini tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, maka berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Mahasiswa berharap, pemerintah tidak tinggal diam melihat keresahan ini. Mereka menuntut kejelasan, transparansi, dan kepastian realisasi beasiswa—bukan hanya janji-janji yang berulang setiap tahun. (*)
