GayoLues (31/10/2026)_Kewajiban gagal bayar atas sejumlah proyek dan kegiatan tahun anggaran 2025 senilai Rp24,6 miliar belum juga dituntaskan sepenuhnya Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
Lambatnya realisasi pembayaran ini memicu gelombang desakan publik yang meminta Bupati Gayo Lues segera mencopot atau mengevaluasi total para pejabat keuangan daerah yang dinilai tidak becus mengelola anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Defisit anggaran yang berujung pada gagal bayar ini awalnya diklaim akibat melesetnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025.
Namun, alasan klasik ini dinilai publik sebagai bentuk lemahnya perencanaan keuangan daerah.
Dampak dari kelalaian birokrasi ini menyasar langsung ke berbagai sektor vital.
Para Konsultan kini terjerat utang dan dituntut oleh para anggota pekerja lapangan, yang pada akhirnya mematikan perputaran ekonomi mereka.
Bukan hanya dana Pengawasan yang Gagal bayar bahkan mencakup kebutuhan dasar operasional seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) SPPD di berbagai dinas.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari beberapa altivis anti korupsi. Mereka menilai komitmen BPKK untuk melunasi utang daerah secara bertahap sejak awal tahun 2026 hanya menjadi janji manis di atas kertas.
“Bupati tidak boleh tinggal diam dan harus menunjukkan taringnya. Jika pejabat di BPKK tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dan terus merugikan masyarakat serta pihak ketiga, maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan mereka.
Harus ada sanksi tegas atau pencopotan jabatan,” ujar perwakilan publik yang mengawal kasus ini.
Tata kelola keuangan Pemkab Gayo Lues diduga kuat telah menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Publik kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk turun tangan melakukan audit investigatif guna memeriksa apakah ada indikasi penyimpangan alokasi dana transfer pusat yang sengaja digeser tidak sesuai peruntukannya.
Jika persoalan gagal bayar ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya ketegasan dari pimpinan daerah, krisis kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Pemkab Gayo Lues dipastikan akan semakin merosot tajam.
Sebelumnya Sukri Kepala BPKK Yang dikorfirmasi baru- baru ini mengatakan bahwa Terkait gagal bayar yang masih tersisa sudah dibawa kebanda Aceh.(TIM)
