Proyek SPPG Berjalan Sebelum Perpres Berlaku, Siapa yang Mengambil Keputusan?

REDAKSI SULSEL

Kamis, 19 November 2026 - 18:45

5021 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lensabhayangakara.com Deli Serdang – Proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, senilai Rp5.310.606.356 resmi diadukan Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Pengaduan tersebut mempersoalkan dasar hukum kegiatan, proses penganggaran, mekanisme tender, dugaan pengarahan penyedia hingga penyalahgunaan kewenangan.

 

DUMAS bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026 diserahkan melalui PTSP Kejati Sumut pada Rabu (18/11/2026). Bukti tanda terima resmi telah dikantongi GEMPAR-SUMUT. Kini, seluruh proses proyek Rp5,3 miliar tersebut diminta dibuka dan diperiksa aparat penegak hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Tiga kegiatan menjadi objek pengaduan, yakni pembangunan gedung SPPG senilai Rp4 miliar, pengadaan barang Rp825 juta dan pengadaan mobil Rp485.606.356. GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah seluruh kegiatan telah melalui prosedur pengadaan yang benar atau justru terdapat proses yang menguntungkan pihak tertentu.

 

Persoalan mendasar terletak pada dasar hukum dan kronologi pelaksanaan. GEMPAR-SUMUT menyebut pembangunan SPPG diduga telah dimulai sekitar Agustus 2025, sedangkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru berlaku pada 17 November 2025.

 

Kejanggalan waktu tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan proyek merupakan bagian dari program pemerintah. Kejati Sumut harus membongkar siapa yang menggagas, memasukkan anggaran, menyetujui hingga memerintahkan pelaksanaan proyek sebelum Perpres tersebut berlaku. Periksa tanggal dokumen perencanaan, penganggaran, penetapan penyedia dan kontrak. Jangan sampai proyek Rp5,3 miliar sudah direalisasikan, tetapi pejabat pengambil keputusan dan dasar kewenangannya justru tidak jelas.

 

GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah pembangunan gedung senilai Rp4 miliar benar-benar melalui tender terbuka LPSE, siapa peserta lelang, bagaimana proses penetapan pemenang dan bagaimana CV S.S. ditetapkan sebagai pelaksana. Seluruh dokumen penawaran, kualifikasi dan teknis harus diperiksa untuk mengungkap kemungkinan pengondisian penyedia.

 

Pengadaan barang Rp825 juta dan mobil Rp485,6 juta juga tidak boleh luput. Kejati Sumut diminta memeriksa mekanisme pengadaan, penentuan spesifikasi, kewajaran harga, penetapan penyedia hingga bukti pembayaran. Jangan sampai pengadaan miliaran rupiah hanya terlihat tertib dalam dokumen, tetapi proses dan hasilnya tidak sesuai ketentuan.

 

Dalam DUMAS, GEMPAR-SUMUT turut meminta pemeriksaan terhadap sejumlah inisial, yakni R dan A.M. dari unsur pejabat CIKATARU Deli Serdang, A.P.S. dari unsur pejabat PBJ, serta G.A.S. dan J.C.S. dari unsur instansi vertikal. Pemeriksaan diperlukan untuk menelusuri peran masing-masing dalam perencanaan, penganggaran dan pengadaan.

 

Keterkaitan CV S.S. sebagai pelaksana juga diminta dibongkar melalui pemeriksaan rekam jejak unggahan dokumen LPSE, dokumen administrasi, teknis, kualifikasi dan penawaran. Kontrak, berita acara pekerjaan, serah terima serta pembayaran harus dicocokkan untuk mengetahui apakah proses pengadaan berjalan sesuai aturan.

 

GEMPAR-SUMUT juga mendesak pemeriksaan fisik bangunan, volume pekerjaan, mutu material dan spesifikasi kontrak. Pengadaan barang serta kendaraan harus dicocokkan dengan jumlah, kondisi dan harga yang dibayarkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penelusuran harus dilanjutkan terhadap pihak yang merencanakan, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan.

 

Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai surat masuk di PTSP Kejati Sumut.

 

“Kami sudah menyerahkan pengaduan secara resmi dan memiliki tanda terima. Sekarang kami mempertanyakan apakah Kejati Sumut berani membuka seluruh proses proyek ini? Periksa siapa yang menganggarkan, siapa yang mengatur pengadaan, siapa yang menetapkan penyedia, bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan ke mana uang tersebut dibayarkan,” tegas Fajar.

 

Ia meminta pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan pelaksana, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

 

“Kalau seluruh prosesnya benar, buktikan melalui dokumen tender, kontrak, pemeriksaan fisik dan pembayaran. Jika ditemukan pengondisian penyedia, intervensi atau penyalahgunaan kewenangan, telusuri siapa yang terlibat. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada kontraktor,” ujarnya.

 

GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mempertanyakan perkembangan DUMAS setiap 12 hari kerja. Kejati Sumut diminta memberikan kejelasan tindak lanjut, termasuk hasil penelaahan dan langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam pengaduan.

 

Rp5,3 miliar bukan angka kecil. Dasar hukum, proses tender, penetapan penyedia, kualitas pekerjaan dan aliran pembayaran harus dibuka. Jangan hanya memeriksa tumpukan dokumen, tetapi telusuri siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana uang negara digunakan. GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan.

Berita Terkait

Uang Rp340 Ribu Jadi Persoalan, Rusman Dijerat Pasal 114: Keluarga Pertanyakan Pelepasan Tiga Orang di Polrestabes Makassar
RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
Sambut Hari Bakti IMIPAS ke-2, Rutan Tanjung Pura Wujudkan Kepedulian untuk Negeri Melalui Aksi Bersih Rumah Ibadah dan Ziarah Makam Pahlawan
Jansen Marbun Menang Hingga MA, Lahan Dieksekusi, BKD Sergai Diduga Jadi Tameng Gunawan dari Pemeriksaan Etik!
Korban Terus Menunggu, Perkara Tak Kunjung Tuntas! Bayu Triananda dan Ardiansyah Putra Munthe Desak Kapolres Jangan Biarkan Hukum Menggantung
Operasi Patuh Toba Hari ke-12, Sat Lantas Polres Simalungun Gencarkan Tertib Lalu Lintas dan Bagikan Nasi Kotak di Jumat Berkah
CV Teratai Pamah Dolomit Resmi Kantongi IUP Operasi Produksi, Potensi Dolomit Dairi Siap Dikembangkan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:39

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Sabtu, 12 September 2026 - 23:34

Kausar Hanum Isi Posisi Plt Inspektur Aceh, Isu Hubungan Keluarga Pejabat Jadi Sorotan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:09

Kitab Rp20 Ribu Dianggarkan Rp45.500, Pengadaan Dana Otsus Aceh Tuai Sorotan

Senin, 25 Mei 2026 - 02:40

Ketua DPW IWO Indonesia Aceh Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan DPD Aceh Timur

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:08

Suryadi Djamil Desak Gubernur Aceh Segera Jumpai Massa Aksi ARA Demi Aceh Metuah

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:55

DPD BM PAN Aceh Jaya Resmi Terima SK Kepengurusan, Siap Perkuat Konsolidasi Politik Muda Menuju 2029

Senin, 9 Maret 2026 - 21:51

Kapolda Aceh Apresiasi Kinerja Personel Ditpolairud dalam Penanganan Banjir

Berita Terbaru