Penebangan Liar Menggurita, Hutan Digunduli Depan Mata, Nyali Penegak Hukum Toba Dipertanyakan!

LENSA BHAYANGKARA

Selasa, 17 November 2026 - 02:58

5047 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​TOBA, SUMUT | Praktik perusakan lingkungan dan kejahatan kehutanan di Kabupaten Toba kembali mencoreng wibawa penegakan hukum. Aktivitas illegal logging di Jalan Amborgang, Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, kian terang-terangan beroperasi tanpa tersentuh hukum, memantik tanda tanya besar ihwal komitmen aparat dalam memberantas sindikat pembalakan liar.

​Berdasarkan investigasi mendalam dan keterangan warga setempat berinisial A, roda mesin chainsaw dan deru alat berat di kawasan tersebut diduga digerakkan oleh oknum berinisial KT, warga Desa Pintu Oloan. Yang membuatnya kian miris, aktivitas masif ini melenggang mulus tanpa hambatan, memicu kecurigaan publik adanya angin pembiaran dari pihak-pihak berwenang.

​Saat awak media turun langsung memantau lokasi pada Jumat (13/11/2026), pemandangan telanjang terpampang nyata: satu unit alat berat jenis buldozer bersiaga bersama armada truk bak terbuka yang siap mengangkut hasil jarahan hutan—kayu-kayu pinus gelondongan yang ditebang paksa dari perut bumi Toba.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Konfirmasi Bungkam, APH Kehilangan Nyali?

​Alih-alih menunjukkan respons cepat sebagai pengayom hukum, jajaran Polres Toba justru memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11/2026), tidak direspons sama sekali. Sikap pasif dan tutup mulut dari institusi penegak hukum ini semakin memperkuat sinyalemen miring di tengah masyarakat: apakah hukum benar-benar mandul di hadapan para cukong kayu?

​Padahal, payung hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan kehutanan sangatlah tegas dan tidak main-main. Merujuk pada:

1. ​UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. ​UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).
3. ​UU Nomor 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu Cipta Kerja).

​Ancaman pidananya terang benderang: perorangan yang menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin diancam penjara minimal 1 tahun. Sementara itu, pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi diganjar bui 1 hingga 5 tahun. Lebih jauh lagi, jika terbukti sebagai kejahatan korporasi atau terorganisasi, hukumannya melonjak hingga 15 tahun penjara dengan denda fantastis mencapai miliaran rupiah.

​Publik Menagih Nyali Polres Toba

​Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas memberikan mandat kepada pers nasional untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pembiaran terhadap illegal logging bukan sekadar kejahatan terhadap lingkungan, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan ekologi Toba.

​Publik kini menantang ketegasan Kapolres Toba beserta jajarannya. Apakah institusi kepolisian akan terus bergeming dan memilih membiarkan hutan Toba digunduli, atau segera membuktikan taringnya dengan menangkap aktor intelektual di balik perusakan hutan di Kecamatan Bonatua Lunasi?

(Red-tim)

Berita Terkait

Korupsi Dana BOK : Kejaksaan Negeri Toba Laksanakan Putusan Tipikor Atas Terpidana RA.H 
GARNIZUN dan IMO Sumut Tanggapi Isu Narkoba di Rutan Balige: Media Jangan Sebarkan Berita Hoaks Tanpa Fakta!

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:39

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Nomor 0811683833 Milik Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh Diduga Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Sabtu, 12 September 2026 - 23:34

Kausar Hanum Isi Posisi Plt Inspektur Aceh, Isu Hubungan Keluarga Pejabat Jadi Sorotan

Rabu, 26 Agustus 2026 - 13:09

Kitab Rp20 Ribu Dianggarkan Rp45.500, Pengadaan Dana Otsus Aceh Tuai Sorotan

Senin, 25 Mei 2026 - 02:40

Ketua DPW IWO Indonesia Aceh Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan DPD Aceh Timur

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:08

Suryadi Djamil Desak Gubernur Aceh Segera Jumpai Massa Aksi ARA Demi Aceh Metuah

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:55

DPD BM PAN Aceh Jaya Resmi Terima SK Kepengurusan, Siap Perkuat Konsolidasi Politik Muda Menuju 2029

Senin, 9 Maret 2026 - 21:51

Kapolda Aceh Apresiasi Kinerja Personel Ditpolairud dalam Penanganan Banjir

Berita Terbaru