Diduga Ada Oknum Berkedok Aktivis dan Wartawan Lakukan Dugaan Pemerasan, Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu Minta Aparat Bertindak

REDAKSI SULSEL

Kamis, 6 Agustus 2026 - 23:16

5073 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

MAKASSAR – Ketua Umum LSM Forum Rakyat Bersatu (FRB), Hendra Syam, ST, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya dugaan praktik pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat maupun profesi wartawan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum dan Dewan Pers menindak tegas setiap pihak yang mencederai marwah organisasi serta profesi jurnalistik.

Hendra menegaskan, kritik terhadap pemerintah maupun dunia usaha merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Namun, menurutnya, tindakan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, kemudian menawarkan penghapusan pemberitaan dengan imbalan tertentu, apabila benar terjadi, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika.

Ia juga menanggapi pemberitaan mengenai dugaan penjualan Avtur ilegal. Menurut Hendra, setiap informasi yang dipublikasikan harus didasarkan pada data, fakta, serta hasil verifikasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan di tengah masyarakat. Ia menilai penggunaan istilah tertentu tanpa didukung bukti yang kuat berpotensi menimbulkan informasi yang tidak akurat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Hendra mengingatkan agar nama besar organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kemasyarakatan tidak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia menekankan bahwa seorang aktivis harus mengedepankan integritas, profesionalisme, dan keberanian menyampaikan kritik berdasarkan fakta, bukan menjadikan aktivitas sosial sebagai sarana melakukan tekanan terhadap pihak tertentu.

“Apabila ditemukan adanya dugaan pemerasan yang mengatasnamakan profesi wartawan ataupun organisasi, maka persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana maupun etik,” tegas Hendra.

Ia menyatakan akan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang memiliki bukti kepada aparat penegak hukum dan Dewan Pers agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi masyarakat dan profesi pers yang bekerja secara profesional.

Hendra juga mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi sebelum menerbitkan berita, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak kredibilitas dunia jurnalistik. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi yang beredar tanpa memastikan kebenaran dan sumbernya.

Sumber: Hendra, ST., Ketua Umum Forum Rakyat Bersatu
Editor Ahmad

Berita Terkait

Polres Pelabuhan Makassar Ungkap 8 Kasus Pencurian di Ujung Tanah
Puncak Perayaan HUT Ke-27 Malinau: Pesta Budaya Irau Ke-12 Sukses Meriah dan Memukau
DPW KJNI Sejumlah Provinsi Sampaikan Apresiasi, Arul Tekankan Persatuan dan Integritas
Rapat Paripurna HUT ke-14 Kaltara: Ekonomi Tumbuh 5,09 Persen, Pemprov Raih WTP 12 Kali Berturut-turut
Modus Suara Mirip dan Foto WhatsApp, Gubernur Kaltara Imbau Waspadai Penipuan Siber Lintas Wilayah
KAKI Jatim Sarankan Presiden Prabowo Pertimbangkan Dewan Pertimbangan yang Dinilai Hanya Habiskan Anggaran Negara 
KAKI Jatim: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Tunjuk Irjenpol Dekananto Eko Purnomo Sebagai Kapolda Jawa Timur
Kasat Lantas AKP Abdul Malik Pimpin Pengaturan Arus, Keselamatan Penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Jadi Prioritas

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 02:47

Ketika Tenda Warga Dibakar di Geumpang, Dugaan Tambang Berbasis Modal Asing Justru Memunculkan Misteri Baru

Selasa, 22 September 2026 - 00:18

Konflik Membara Di Peti Geumpang , DLH Pidie Klaim Cek Air & Tanah, Amat Tong Red Tantang Balik: “Bek Pegot-Pegot Abah Bagai Siuro Sepot! Itu Tambang China, Kami Warga Geumpang Dilarang Kerja

Senin, 21 September 2026 - 05:53

133 Alat Berat Disorot, Setoran Rp32 Juta per Unit per Bulan Diduga Jadi Aliran Uang di Balik Tambang Emas Ilegal Geumpang

Selasa, 15 September 2026 - 02:09

Tambang Emas Ilegal Geumpang Pidie Makin Masif, Alat Berat Terus Menggerus Kawasan, LLA Akan Laporkan Dugaan Pelanggaran ke Polda Aceh

Berita Terbaru