Bongkar Fakta Temuan BPK, Kadis Kesehatan Karo Pastikan Pengelolaan BOK 19 Puskesmas Sesuai Prosedur

KAPERWIL SUMUT

Selasa, 13 Oktober 2026 - 01:31

50153 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. Foto: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA (Pakai Masker) dan jajaran, saat memberikan klarifikasi di Ruang Rapat Lantai ll  Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kabanjahe — Lensabhayakara – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr. Immanuel Sinuhaji, Sp.PA dan jajaran, memberikan klarifikasi komprehensif guna meluruskan informasi dan pemberitaan yang beredar di media sosial terkait sorotan anggaran belanja perjalanan dinas serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

 

 

Dalam keterangannya kepada wartawan, Dr. Immanuel Sinuhaji menegaskan bahwa narasi yang menyebut dirinya “ditegur oleh Bupati Karo” akibat LHP BPK seperti judul pemberitaan yang beredar di salah satu media dan unggahan dimedia sosial Facebook dengan nama akun Sikawes adalah tidak tepat.

 

 

Karna berdasarkan dokumen resmi yang ada, bentuk komunikasi dari Bupati Karo kepada Dinas Kesehatan merupakan “Surat Perintah Tindak Lanjut” bernomor 700/658/Ikab/2026 tertanggal 23 Juni 2026, bukanlah surat teguran personal, ujarnya saat dikonfirmasi awak media diruang rapat lantai ll kantor dinas kesehatan Kabupaten Karo pada hari Senin (12/10/2026) sore.

 

 

Rincian Instruksi dalam Surat Bupati Karo

 

 

Berdasarkan dokumen surat resmi yang ditandatangani oleh Bupati Karo Antonius Ginting, instruksi tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN.01.05.2026 tertanggal 26 Mei 2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Karo Tahun 2025.

 

 

Dalam LHP tersebut, terdapat tiga poin utama temuan yaitu:

 

1. Kesalahan penganggaran belanja daerah pada sembilan perangkat daerah.

 

 

2. Kesalahan klasifikasi Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan.

 

 

3. Realisasi pembayaran atas pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

 

 

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Karo memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran untuk memedomani ketentuan dalam memilih akun atau kode rekening yang sesuai dengan substansi belanja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran diantaranya

 

 

Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Karo.

 

 

Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk memilih program kegiatan dan kode rekening yang tepat saat menginput realisasi belanja ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta menyusun laporan keuangan dengan benar.

 

 

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan agar pembayaran kontrak hanya dilakukan sesuai dengan prestasi kerja yang diterima, serta menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

 

 

Dan menyampaikan seluruh langkah-langkah perbaikan beserta bukti pelaksanaan kepada Bupati Karo cqi. Inspektur Kabupaten Karo selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal surat ditetapkan.

 

 

Klarifikasi Teknis: Murni Kesalahan Penginputan “Gelondongan” pada SIPD

 

 

Menanggapi substansi temuan BPK terkait pos belanja perjalanan dinas dalam kota senilai Rp5,23 miliar yang sempat menjadi sorotan publik, Pihak Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa persoalan tersebut murni kendala teknis pada sistem pelaporan, bukan penyalahgunaan anggaran maupun kegiatan fiktif.

 

 

Ditempat yang sama Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Mardin Purba SKM, M.Kes bahwa alokasi dana BOK bersumber dari pusat dan dikelola langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing 19 Puskesmas se-Kabupaten Karo berdasarkan perencanaan dalam aplikasi Kementerian Kesehatan (E-Renggar) perangkat lunak berbasis daring (online) untuk mengelola perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi (monev) dalam satu sistem terpadu.

 

 

Namun, ketika proses penginputan realisasi keuangan melalui aplikasi SIPD dilakukan, terjadi penumpukan atau penggabungan kode rekening (gelondongan). Akibatnya, pos belanja tertentu tercatat tidak sesuai dengan rincian objek belanja aslinya di lapangan, kendati secara peruntukan kegiatan dan Standar Satuan Harga (SSH) telah disetujui serta diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, ujar Mardin Purba.

 

 

PPK – SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Saban Kemit M.Kes juga memastikan bahwa langkah-langkah korektif, penyesuaian dokumen, serta koordinasi bersama instansi pengawas telah berjalan tuntas guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pungkasnya.

 

 

(AGM)

Berita Terkait

Bupati Karo Meletakkan Batu Pertama Dimulainya Pembangunan Rumah Hunian Bantuan BSPS, di Desa Gurusinga
BUPATI KARO BERSAMA FORKOPIMDA TINJAU PENYIAPAN LAHAN USAHA TANI RELOKASI TAHAP III DI SIOSAR
Bupati Karo Serahkan Bantuan Logistik dan Pastikan Penanganan Optimal Bagi 166 Warga Terdampak Banjir Bandang di Lau Baleng
Tim TPID Kabupaten Karo Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi melalui High Level Meeting
Bupati Karo Sampaikan Nota Penjelasan Atas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Rapat Paripurna
PEMKAB KARO GERAK CEPAT, PERBAIKI JALAN MENUJU LIANG MELAS DATAS DAN JALAN DESA SERDANG
BUPATI KARO PAPARKAN USULAN KAMPUNG KREATIF KABUPATEN KARO KEPADA GUBERNUR SUMATERA UTARA DAN TIM PENILAI
Bupati Karo dan Kajari Karo Perkuat Sinergi Pendidikan melalui Program Jaksa Sahabat Pendidik

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 22:16

Operasi Patuh Toba Hari ke-12, Sat Lantas Polres Simalungun Gencarkan Tertib Lalu Lintas dan Bagikan Nasi Kotak di Jumat Berkah

Jumat, 6 November 2026 - 22:05

CV Teratai Pamah Dolomit Resmi Kantongi IUP Operasi Produksi, Potensi Dolomit Dairi Siap Dikembangkan

Rabu, 4 November 2026 - 10:45

LIRA Desak DLHK Aceh Segera Terbitkan Izin Galian C Demi Ribuan Huntap Gayo Lues

Rabu, 4 November 2026 - 08:38

Gagal Bayar Belum Tuntas,DPA Perubahan menunggu Pengesahan,Pejabat BPKK Diminta Mundur 

Selasa, 3 November 2026 - 14:24

Kasus FS Bukan Sekadar Laporan Keluarga! Kuasa Hukum Desak Penyidik Ungkap Dasar Penetapan Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:03

Sungai Bono Tapung Bukan Milik Perusahaan! Camat Tandun, DLH dan BWS Didesak Bongkar Dugaan Pelanggara

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:16

Togar Situmorang Desak RDP, Dedi Harianto: Masyarakat Kecil Juga Berhak Mendapatkan Keadilan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:39

Investigasi Awak Media: Tidak Ditemukan Gelondongan Kayu, yang ada Gudang Bekas Somel yang Sudah Lama Tidak Beraktivitas

Berita Terbaru